Ganti Menteri Ganti Kebijakan

By | February 1, 2014

Pergantian menteri yang sering terjadi di Indonesia berimplikasi pada pergantian kebijakan yang mengakibatkan program pendidikan hampir tidak terlihat efektivitasnya. Hal ini disebabkan belum adanya aturan jelas tentang arah pengembangan program pendidikan sesuai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap program tersebut. Secara umum dari sisi manajemen, hal ini disebakan beberapa hal, sebagai berikut:

  1. Perubahan kebijakan tidak didahului dengan melakukan analisis dan perencanaan yang benar-benar komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek dan berbagai pihak dalam menemukan persoalan yang harus diselesaikan sehingga tidak hanya pada fenomena yang terjadi secara makro melainkan akar permasalahan. Boleh saja suatu kebijakan yang ada baik, namun dari sisi pelaksanaanya dan pengorganisasian kurang optimal bukan pada program yang telah dibentuk.
  2. Pengorganisasian program dipaksakan berdasarkan pemegang kekuasaan yaitu pimpinan bukan secara bersama melibatkan saran/masukan dan kajian dari berbagai stakeholder (praktisi/peneliti, sekolah, masyarakat, dunia usaha dan industri).
  3. Penetapan dan pengambilan keputusan tentang perubahan program pendidikan seringkali dicampuri dengan dorongan/kepentingan politik sehingga terkesan ganti menteri ganti kebijakan, dan tidak berdasarkan akar permasalahan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama (seperti poin 1). Selain itu, cenderung pemimpin tidak mengakui/gengsi pada program yang dilakukan menteri sebelumnya padahal kebijakan masih bisa dilanjutkan karena sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, akan tetapi malah membuat sebuah program baru yang dapat memperlihatkan kekuatan visi dan tujuannya dalam memegang tonggak kepemimpinan, itupun jika baik dan tidak menghabiskan waktu dan anggaran lebih banyak lagi. 
  4. Pelaksanaan program pendidikan seperti pada CBSA, Link & Match, Life Skill, KTSP dan sekarang kurikulum 2013 selalu dipandang sebagai titik sentral penyebab kegagalan sistem pendidikan dalam implementasinya, padahal banyak faktor yang menentukan keberhasilan implementasi program tersebut seperti pada pengorganisasian termasuk pimpinan dalam naungan organisasi kependidikan, kerjasama berbagai pihak, sarana dan prasarana, pembiayaan, potensi wilayah penerapan program.
  5. Implementasi program pendidikan pada periode tertentu, tidak pernah terlaksana secara tuntas, jika tidak diadakan evaluasi secara mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan rentang masa waktu berlakunya sebuah kebijakan melalui tinjauan program jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan perkembangan yang akan terjadi pada masyarakat dan dunia kerja nantinya, sehingga pergantian menteri tidak sepenuhnya mengganti kebijakan yang masih sangat diperlukan. Akan lebih baik identifikasi kebijakan yang perlu dibuat menjadi sebuah kebijakan Negara bukan kebijakan pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *